'Global Economic Situation' oleh Adisatrya di Sidang Tahunan ke-19 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)

Sidang Tahunan ke-19 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) telah berlangsung pada 23 – 27 Januari 2011 di Ulaanbaatar, Mongolia. Sidang dihadiri oleh 106 Anggota Parlemen dan diikuti oleh 17 dari 27 negara anggota serta 2 negara sebagai Peninjau.

Pada sidang ini, Delegasi Parlemen RI menggunakan bahasa nasional yakni Bahasa Indonesia dalam setiap sesi persidangan ataupun pertemuan. Penggunaan bahasa nasional juga menunjukkan identitas negara dan kebanggaan akan potensi yang dimiliki masing-masing negara.

Adisatrya Suryo Sulisto sebagai Anggota Delegasi Parlemen RI mendapatkan kesempatan menyampaikan pernyataan untuk topik 'Global Economic Situation'. Dalam penyampaiannya, ia menggagas kemungkinan bagi APPF dalam merumuskan Kesepahaman Bersama terkait pembenahan sistem mitigasi di berbagai bidang ekonomi di Asia Pasifik. 

Selanjutnya Adisatrya Suryo Sulisto juga mendukung APEC 2010 Yokohama Vision sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Bogor yang berisi reformasi lembaga ekonomi dunia, penciptaan sistem ekonomi yang lebih stabil, pemihakan UKM dan lainnya. Ia juga menyampaikan harapan agar APPF dapat mendorong pemerintah masing-masing untuk segera menyelesaikan negosiasi WTO dalam putaran perundingan Doha dalam kerangka adil, setara, saling menguntungkan dan saling menghormati.

Adapun untuk topik ' Energy and Food Security', Adisatrya Suryo Sulisto menyampaikan fenomena meningkatnya harga minyak dunia hingga berpotensi menembus US$ 100 per barel, serta melambungnya harga pangan dunia hingga menyentuh poin tertinggi 237,6 (Indeks Harga Pangan FAO) per Desember 2010.

Oleh karena situasi dan kondisi tersebut, maka ia menegaskan perlunya menciptakan kestabilan pada ketahanan energi dan pangan. Upaya itu harus dilakukan dengan cara yang holistik untuk membangun ketahanan energi dan pangan mulai dari hulu hingga hilir secara berkelanjutan.

Saat menutup pidatonya, Adisatrya Suryo Sulisto menyampaikan apresiasi atas upaya sungguh-sungguh dan perhatian besar APPF untuk membangun ketahanan energi dan pangan.

Pada sidang pleno untuk merumuskan Resolusi APPF, Adisatrya Suryo Sulisto menyampaikan pandangan mengenai pentingnya perbaikan pada tata tertib organisasi APPF, sehingga di masa mendatang proses mekanisme pengambilan keputusan dapat lebih baik. Selain itu ia juga mengusulkan agar tuan rumah penyelenggaraan Sidang Tahunan APPF digelar bergiliran mewakili masing-masing kawasan baik Asia maupun Pasifik.

Adisatrya Menjadi Narasumber Konferensi Bisnis "Investasi Pulau-Pulau Kecil"

Anggota Komisi VI DPR-RI dari Dapil Kab. Cilacap, Adisatrya Suryo Sulisto, dalam kapasitas sebagai Ketua Komite Tetap Pemasaran dan Promosi Pariwisata - Kadin Indonesia menjadi narasumber di Konferensi Bisnis "Investasi Pulau-Pulau Kecil" yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Cilacap, Kamis 22 Agustus 2013.

Anggaran Perjalanan Dinas Pejabat Dipangkas 10-15% Usul Adisatrya

JAKARTA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Adisatrya Suryo Sulisto mengungkapkan, dana penghematan anggaran perjalanan dinas di kementerian dan lembaga dipangkas sebesar 10-15 persen. Pemangkasan tersebut nantinya harus direalokasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan dimasukkan ke anggaran birokrasi.

"Seharusnya ini direalokasi ke masyarakat, bukan ke birokrasi," ungkap Adisatrya di Banggar DPR-RI, Jakarta, Senin (22/10/2012).

Terkait dengan efisiensi anggaran belanja perjalanan dinas kementerian maupun lembaga di 2013, menurut  Adisatrya, seharusnya dana penghematan tersebut direalokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak mampu. 

"Dana penghematan itu nantinya harus disalurkan ke masyarakat tidak mampu," tutur politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Namun sampai saat ini, Adisatrya menuturkan bahwa hasil penghematan anggaran perjalanan dinas sebesar 10-15 persen di masing-masing kementerian maupun lembaga, justru direalokasikan ke anggaran belanja modal yang bersangkutan atau dananya masih tetap berada di dalam anggaran kementerian dan lembaga tersebut. (wdi)

sumber :  http://economy.okezone.com/read/2012/10/22/20/707648/anggaran-perjalanan-dinas-pns-dipangkas-10-15

Hutan rakyat yang butuh perhatian ( Cacatan Adisatrya )

HUTAN adalah sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Disamping melakukan pengelolaan terhadap hutan negara, pemerintah telah mempromosikan dan mendorong pembangunan kehutanan berbasis masyarakat antara lain dengan menggalakkan penanaman komoditas kehutanan pada lahan–lahan rakyat/ lahan milik.

Upaya menanam di lahan kritis atau lahan kosong serta lahan tidak produktif di dalam dan di luar kawasan hutan dengan jenis tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna (MPTS) merupakan salah satu upaya pemulihan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kritis. Upaya tersebut juga dapat memberikan hasil berupa kayu, getah, buah, daun, bunga, serat, pakan ternak, dan sebagainya.

Keinginan masyarakat untuk menanam tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna dalam berbagai upaya rehabilitasi hutan dan lahan, dibatasi oleh ketidakmampuan masyarakat untuk memperoleh bibit yang baik.

Sehingga masyarakat cenderung menanam tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna dari biji atau benih asalan yang tidak jelas asal usulnya, sehingga tanaman tersebut memerlukan waktu lebih panjang untuk berproduksi dan apabila berproduksi kualitas dan kuantitas hasilnya kurang memuaskan.

Bertolak dari pengalaman tersebut, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan merumuskan kegiatan penyediaan bibit yang lebih baik serta berbasis pemberdayaan masyarakat, yang kita kenal dengan Program Kebun Bibit Rakyat (KBR).

Lebih jelasnya, KBR adalah kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat terutama di pedesaan (Lembaga Masyarakat Desa Hutan/LMDH), melalui pembuatan bibit berbagai jenis tanaman hutan dan/atau tanaman serbaguna (MPTS, multi purpose tree species) yang pembiayaannya dapat bersumber dari dana pemerintah atau non pemerintah.

Bibit yang dihasilkan program KBR tersebut digunakan untuk : (1) merehabilitasi hutan termasuk kegiatan hutan rakyat dan/atau mangrove, lahan kritis serta kegiatan penghijauan lingkungan pada fasilitas umum/fasilitas sosial (ruang terbuka hijau, turus jalan, kanan kiri sungai, halaman sekolah/perkantoran/rumah ibadah/pertokoan/pasar, dll);

(2) penanaman di kawasan hutan yang telah diarahkan sebagai areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm)/Hutan Desa (HD) atau yang telah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD).

Peran industri kehutanan menjadi begitu penting, sehingga menjadi salah satu tolok ukur seberapa besar kontribusi kehutanan dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, salah satu kebijakan prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II adalah “Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan”.

Dewasa ini hutan rakyat sudah sangat berkembang, khususnya dibeberapa wilayah di Pulau Jawa. Nilai dari hasil hutan rakyat ini cukup signifikan untuk memberikan jaminan hidup bagi masyarakat.

Jenis-jenis yang dikembangkan pada umumnya jenis fast growing, misalnya sengon, telah cukup memberikan andil terhadap pemenuhan kebutuhan bahan baku industri perkayuan di luar pulau Jawa.

Selanjutnya kegiatan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (atau Ecolabel) untuk hutan rakyat juga sudah berjalan di beberapa daerah misalnya di Wonogiri. Artinya, masyarakat telah memberikan komitmen terhadap kelestarian hutan yang dibangunnya sebagai sumber penghidupan dalam jangka panjang.

Hal ini tidak saja memberikan harapan berkurangnya tekanan terhadap hutan alam negara, tetapi juga dengan teknik pemanenan yang terkendali, akan memperbaiki kualitas DAS sebagai suatu ekosistem, sehingga akan berpengaruh positif terhadap aspek lingkungan serta memberikan jaminan terhadap kelangsungan industri kehutanan nasional.

Sebagaimana kemampuan negara yang sedang giat membangun, tentunya program KBR memiliki keterbatasan anggaran. Oleh karena itu diharapkan inovasi sekaligus sinergi seluruh pihak untuk mengelola dan mengembangkan hutan rakyat, misalnya kemitraan kelompok tani dengan industri atau investor yang difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui BUMD bahkan BUMDes.

Pemerintah daerah harus proaktif melakukan koordinasi dengan pelaku usaha di masing-masing daerahnya untuk membuka komunikasi atau akses ke pasar internasional guna memberikan keyakinan kepada pasar bahwa hasil hutan yang berasal dari masyarakat dapat dipertanggung jawabkan legalitasnya.

Apabila hal-hal tersebut dapat dilakukan, maka pembangunan hutan berbasis masyarakat dapat memenuhi kriteria kelestarian produksi, kelestarian lingkungan dan sekaligus akan memberikan kontribusi terhadap kelestarian sosial (kesejahteraan masyarakat).

Adisatrya Suryo Sulisto
Anggota Komisi VI DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan

Adisatriya menjadi Narasumber Seminar di FH Unsoed Purwokerto

Anggota MPR/DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto menyampaikan gagasan dan pandangannya tentang Kedaulatan dan Prioritas Sumber Daya Alam di Era Globalisasi. Adisatrya mengingatkan bahwa ada ancaman yang lebih mengerikan dari sekedar globalisasi yang berpotensi menjadi imperialisme post-modern yaitu perubahan iklim global dikaitkan dengan FEW Crisis (Food, Energy, Water) atau krisis air, pangan, dan energi. “Jumlah penduduk bumi pada 2050 diprediksi akan berjumlah 9 miliar orang atau naik 2 miliar dibanding hari ini sehingga terjadi kebutuhan air, pangan, dan energi yang luar biasa”. 

Atas dasar itulah Adisatrya mengungkapkan beberapa hal yang penting dilakukan untuk mengantisipasi persoalan tersebut yaitu optimalisasi daratan sebagai penghasil air tanah, pangan, dan energi, Eksplorasi wilayah laut sebagai sumber air bersih, pangan, dan juga energi. Adisatrya mengungkapkan, “hanya diperlukan dan kesungguhan seluruh anak bangsa yang memiliki karakter dan kompetensi untuk mengelelola sumber daya alam demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan sejahtera di era globalisasi”. Menutup paparannya Adisatrya mengutip ungkapan Rene de Clerq “Hanya satu tanah yang bernama Tanah Airku. Ia makmur karena usaha, dan usaha itu ialah usahaku”.

http://fh.unsoed.ac.id/id/fh/semnas

Adisatrya Suryo Sulisto membuka Pelatihan Kebun Bibit Rakyat

Disela melaksanakan agenda Kunjungan Kerja Perorangan ke Daerah Pemilihan Kab. Banyumas dan Kab. Cilacap, pada Senin 22 Juli 2013 di Gedung Edu Wisata BPPU Sapi Perah Baturraden, Adisatrya Suryo Sulisto, Anggota Komisi VI DPR-RI membuka Workshop/Pelatihan Kebun Bibit Rakyat bagi Kelompok Tani Hutan se-Kab. Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara, dan Purworejo.

Dalam sambutanya Adisatrya mengharapkan  dengan peserta pelatihan  nantinya mampu mengelola dan mengembangkan pembibitan dengan baik di daerahnya masing-masing.

Profil Adisatrya Suryo Sulisto

Adisatrya Suryo Sulisto adalah anggota DPR Komisi VI dari fraksi PDI Perjuangan. Di DPR dia bertugas sebagai  Alat Kelengkapan Dewan yaitu BKSAP sebagai Wakil Koordinator, Grup Kerjasama Bilateral Parlemen Italia. 

Sebagai anggota DPR dia mempunyai kepedulian dengan rakyat. Dia juga termasuk orang yang bertanggung jawab. Pada Oktober 2012, dia meminta pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 10% sampai 15% harus meningkatkan anggaran yang dialokasikan ke masyarakat. Menurutnya, efisiensi anggaran belanja perjalanan dinas kementerian maupun lembaga tahun 2013 harus menjadi perhatian. Adi menyesalkan hasil penghematan anggaran perjalanan dinas tersebut hanya direalokasikan ke anggaran kementerian dan lembaga. 

Pria  kelahiran Jakarta, 15 Mei 1974 ini juga memiliki beragam aktivitas lain di luar politik. Dia adalah pemimpin Grup Satmarindo (GS). Awalnya, tidak mudah bagi Adi memimpin perusahaan milik keluarganya itu. Ia harus berhadapan dengan para senior yang jadi orang-orang kepercayaan ayahnya dan usianya sangat jauh di atasnya. Bergabungnya dia dengan perusahaan milik ayahnya merupakan panggilan hati seorang anak untuk membantu orang tua mengatasi kesulitan.

Adi dikenal sebagai sosok yang sangat humble, fast learner, dan tidak malu bertanya. Selain itu, menurutnya, Adi juga sangat analitis dan detail dalam mempelajari sesuatu. Di GS sendiri, Adi bercita-cita mengonsolidasikan perusahaan keluarga ini dalam sebuah investment holding. Dia juga pernah bekerja di Unilever sebelum di GS. 

Beberapa aktivitas lain yang dia ikuti antara lain sebagai Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2010-2015 sebagai Ketua Komite Tetap Pemasaran dan Promosi Pariwisata pada Bidang Promosi Internasional, Pariwisata, Seni Budaya, dan Olahraga, Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Jakarta Raya periode 2011-2014 sebagai Ketua Dewan Pembina  dan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI) periode 2010-2015 sebagai Ketua Bidang Hubungan Kerjasama Antar Lembaga. 

PENDIDIKAN

• MBA dari University of London

KARIR

• Anggota DPR RI Fraksi PDI P
• Presiden Direktur GS
• Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2010-2015 sebagai Ketua Komite Tetap Pemasaran dan Promosi Pariwisata pada Bidang Promosi Internasional, Pariwisata, Seni Budaya, dan Olahraga
• Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Jakarta Raya periode 2011-2014 sebagai Ketua Dewan Pembina
• Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) periode 2008-2011 sebagai Ketua XI - Bidang Internasional, Kerjasama Antar Lembaga, dan Tata Kelola
• Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI) periode 2010-2015 sebagai Ketua Bidang Hubungan Kerjasama Antar Lembaga

sumber :http://profil.merdeka.com/indonesia/a/adisatrya-suryo-sulisto/